
Jakarta (16/2) – Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII bertema “Konsolidasi Nasional Penguatan Kontribusi LDII Untuk Bangsa” di Gedung Serbaguna DPP LDII, Senayan, Jakarta, Senin (16/2).
Dalam sambutannya, KH Chriswanto menegaskan bahwa Rapimnas merupakan forum tertinggi kedua setelah Musyawarah Nasional (Munas). Forum ini berfungsi mengkonsolidasikan keputusan strategis, termasuk memastikan kesiapan pelaksanaan Munas X LDII 2026. “Rapimnas bukan sekadar forum rutin, tetapi forum penting yang memastikan keputusan organisasi tetap legal, sah, dan sesuai tata aturan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Rapimnas juga menjadi momentum untuk menyiapkan legacy positif sebelum berakhirnya masa bakti pengurus DPP LDII periode 2021–2026. Menurutnya, proses transisi kepemimpinan harus dirancang dengan matang agar berjalan mulus. “Kami ingin proses transisi berjalan smooth landing, sehingga kepengurusan baru dapat langsung bekerja dengan baik tanpa kendala keberlanjutan,” ungkapnya.
Munas X LDII direncanakan digelar pertengahan 2026 sebagai forum untuk menjaring aspirasi dari DPW dan DPD se-Indonesia. Karena itu, DPP memerlukan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. “DPP LDII perlu mandat yang memungkinkan pelaksanaan Munas ditunda apabila kondisi belum memungkinkan tepat waktu,” tegas KH Chriswanto.
Ia menyebut, persiapan Munas X LDII telah mencapai sekitar 75 persen. Dalam rangkaian forum tersebut, rencananya juga akan dilakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program pemerintah.
Selama ini, DPP LDII telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga, di antaranya Ketua MPR RI, Lemhannas, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta sejumlah kementerian lainnya. “Ke depan, komunikasi tersebut akan kita tingkatkan menjadi kerja sama yang lebih formal dan operasional,” ujarnya.
KH Chriswanto menambahkan, delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa selama ini telah berjalan seiring dengan semangat pembangunan nasional, termasuk selaras dengan konsep Asta Cita pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Fokus LDII bukan pada penambahan program baru, melainkan penguatan dan penyelarasan program yang sudah ada agar lebih berdampak bagi masyarakat.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti Rapimnas secara daring melalui Zoom dari studio mini Kompleks Graha Cendekia, Sleman, Yogyakarta. Hadir Ketua DPW LDII DIY Atus Syahbudin, Wakil Ketua, pengurus harian, serta ketua dan anggota Biro Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) dan Biro Komunikasi, Informasi dan Media (KIM) DPW LDII DIY.
Dalam sesi laporan daerah, DPW LDII DIY menyampaikan sejumlah kesiapan dan rekomendasi. “Insyaallah DIY siap melaksanakan Muswil pada Juli 2026, minggu ketiga atau keempat,” ujarnya.
LDII DIY juga memberikan rekomendasi kepada DPP agar kepengurusan saat ini dapat melanjutkan tugas paling lama enam bulan dan/atau sampai terselenggaranya Munas X LDII. Hal tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan organisasi.
DPW LDII DIY Lembaga Dakwah Islam Yogyakarta