DPW LDII DIY Lembaga Dakwah Islam Yogyakarta
Sleman (23/8). DPW LDII Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar musyawarah perdana setelah Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII LDII DIY. Kegiatan berlangsung di Aula Grha Cendekia, Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Minggu (23/8/2026).
Musyawarah tersebut diikuti jajaran pengurus DPW LDII DIY masa bakti 2026–2031. Hadir Dewan Penasihat, Pengurus Harian (PH), serta pengurus biro di lingkungan DPW LDII DIY. Pertemuan menjadi langkah awal untuk menyatukan langkah setelah kepengurusan baru terbentuk melalui Muswil VIII yang telah terlaksana bulan Juli.
Ketua DPW LDII DIY, Atus Syahbudin, mengatakan kepengurusan baru perlu segera menerjemahkan hasil Muswil ke dalam kegiatan yang dapat dilaksanakan.
“Tahun 2026 ini adalah masa transisi kepengurusan. Walaupun demikian, di sisa waktu empat bulan ini laksanakan program kerja sesuai rencana. Jangan menunggu terlalu lama,” ujar Atus. Ia menambahkan bahwa salah satu kunci agar bisa bertahan adalah dengan beradaptasi pada kondisi yang ada.
Atus juga memberikan arahan pada Biro Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) bersama PH untuk mendampingi pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat DPD. Pendampingan tersebut diperlukan agar proses konsolidasi organisasi berjalan baik dan sesuai dengan agenda kepengurusan baru. Selain itu, Atus meminta Biro Komunikasi, Informasi, dan Media (KIM) memperkuat kemampuan produksi konten digital. Pelatihan videografi dan presenter dinilai penting untuk mendukung publikasi kegiatan LDII DIY.
Sementara itu, Wakil Sekretaris DPW LDII DIY Afrig Aminuddin memaparkan rancangan program kerja untuk lima tahun ke depan. Program tersebut disusun berdasarkan hasil Muswil VIII LDII DIY.
Arah program mengacu pada delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa yang ditetapkan DPP LDII. Program juga diselaraskan dengan Pancamulia Pemerintah Daerah DIY dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam pembahasan program, isu lingkungan menjadi salah satu perhatian utama. LDII DIY selama ini dinilai memiliki kiprah yang cukup menonjol dalam bidang lingkungan. Karena itu, agenda lingkungan akan diperkuat melalui pendekatan lintas biro.
Ketua Dewan Penasehat DPW LDII DIY Ardito Bhinadi mendorong agar semangat “green” tidak hanya menjadi program bidang lingkungan. Setiap biro diharapkan memiliki kontribusi sesuai bidangnya. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat memperkuat agenda lingkungan sekaligus mendukung arah pengabdian DPP LDII.
“LDII DIY selama ini aktif berkontribusi di bidang lingkungan. Ke depan, perlu didukung dengan green yang lain. Misalnya green dakwah di Biro Pendidikan Keagamaan dan Dakwah (PKD) dan green family di Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga (PPKK),” ujarnya.
Untuk memperkuat program kampung iklim (Proklim), program kerja Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim menjadi salah satu prioritas dari Biro Litbang, IPTEKS, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Lisdal). Sementara ekonomi sirkuler akan masuk dalam program Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (EPM) melalui kolaborasi dengan Lisdal.
Pada bidang pemberdayaan keluarga, Ketua Biro PPKK DPW LDII DIY, Eli Rohaeti mendorong penguatan wirausaha perempuan dan ekonomi keluarga. Salah satunya melalui pengembangan produk rumah tangga yang ramah lingkungan.
“Perempuan perlu dibekali agar semakin berdaya. Wirausaha perempuan dapat dikembangkan melalui berbagai produk, seperti sabun herbal atau ecoenzim,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan forum mubalighot dan berbagai kegiatan kemandirian perempuan. Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas perempuan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Musyawarah perdana tersebut menjadi awal konsolidasi kepengurusan DPW LDII DIY masa bakti 2026–2031. Selanjutnya, setiap biro akan mematangkan program sesuai bidang masing-masing. Seluruh program diharapkan bermuara pada penguatan SDM profesional religius dan peningkatan kontribusi LDII bagi masyarakat serta pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.
