DPW LDII DIY Lembaga Dakwah Islam Yogyakarta
Jakarta (16/12) – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menggelar Sarasehan Kebangsaan bertema “Nasionalisme Berkeadaban: Merawat Pancasila, Meneguhkan Islam Wasathiyah, Membangun Indonesia Berkeadilan”. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Munas X LDII 2026 dan dilaksanakan pada Selasa (16/12).
Sarasehan Kebangsaan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang. Kegiatan ini juga disiarkan secara serentak melalui sekitar 200 studio mini di seluruh Indonesia, sehingga dapat diikuti oleh warga LDII dan masyarakat luas. Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, dalam sambutannya menegaskan bahwa Sarasehan Kebangsaan menjadi ruang strategis untuk menggali dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan yang menjadi prioritas organisasi. “Hasil dari sarasehan ini, untuk menyusun program kerja pada Munas X LDII,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa pengamalan Pancasila harus mampu menjawab tantangan zaman. Nilai-nilai Pancasila, menurutnya, tidak cukup berhenti pada tataran konsep, tetapi harus tercermin dalam sikap dan praktik kehidupan bermasyarakat. “Maka, diperlukan koridor penerapan Pancasila, di mana, persatuan Indonesia sebagai bingkai,” tuturnya.
KH Chriswanto menambahkan bahwa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbedaan harus dikelola sebagai kekuatan. “Sehingga, apapun programnya dan kegiatannya, tetapi dalam suatu koridor, bingkai persatuan,” tegas KH Chriswanto.
Sebagai pembicara kunci, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyampaikan harapannya agar Sarasehan Kebangsaan yang digelar LDII menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk membangun Indonesia yang berkarakter, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.
“Umat Islam di Indonesia, memiliki peran strategis dalam kemajuan kebudayaan. Kebudayaan tidak hanya soal seni dan tradisi, tetapi menyangkut karakter dan nilai hidup yang membentuk peradaban,” ujar Fadli Zon.
Ia menilai bahwa ketika umat Islam mampu menjadi teladan dalam akhlak dan adab, maka kontribusi terhadap peradaban bangsa akan semakin nyata. “Keberagaman adalah keniscayaan, yang kemudian kita pedomi dalam filosofi Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.
Di tengah berbagai tantangan, seperti perpecahan sosial, ketimpangan ekonomi, dan perubahan iklim, Fadli Zon menekankan pentingnya kembali pada jati diri bangsa. “Maka, nilai Pancasila harus diterapkan secara utuh di tengah masyarakat. Pancasila bukan sekadar konsensus politik, tetapi panduan moral. Merawat Pancasila berarti menghidupkan nilai-nilai ketuhanan,” tutup Fadli Zon.
Pancasila sebagai Etika Publik
Ketua DPP LDII yang juga Ketua Panitia Sarasehan Kebangsaan, Singgih Tri Sulistiyono, menegaskan bahwa Indonesia perlu terus dirawat melalui sikap toleransi, saling menghormati, dan semangat gotong royong. “Dengan arus global yang semakin kompleks, maka harus diingat, perbedaan bukan untuk saling menegasikan. Tetapi untuk saling menguatkan, dalam Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya.
Ia menilai bahwa derasnya arus informasi digital dan menguatnya politik identitas telah memicu polarisasi sosial. Dalam kondisi tersebut, Pancasila perlu dihadirkan sebagai etika publik dan titik temu kebangsaan. “Pengamalan Pancasila, dapat dimulai dari komunitas. Karena, jika dilihat dari sejarahnya, pasca kemerdekaan, hingga masuk ke demokrasi liberal, Pancasila masih dianggap sebagai salah satu alternatif, selain adanya ideologi komunisme dan Islam fundamental,” urai Singgih.
Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro itu juga memaparkan perjalanan Pancasila dalam dinamika sejarah bangsa. “Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui penataran P4, Pancasila disosialisasikan secara masif. Di mana, pada saat itu, pelaksanaan bersifat top down,” kata Singgih.
Menurutnya, era Reformasi menghadirkan kebebasan yang lebih luas, namun juga menuntut pendekatan baru dalam internalisasi nilai kebangsaan. “Melihat kondisi ini, maka diperlukan usaha, untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, dimulai dari bottom up,” jelas Singgih. Ia menambahkan, “Kalau bisa mengamalkan Pancasila, maka para stakeholder akan belajar dari komunitas-komunitas tersebut,” tutur Singgih.
Dalam sesi diskusi lainnya, cendekiawan Yudi Latif menekankan pentingnya penerapan Pancasila secara sungguh-sungguh demi kemaslahatan umat. Ia menilai keunikan Indonesia terletak pada mayoritas penduduk Muslim tanpa membentuk negara Islam, sementara Pancasila tetap selaras dengan nilai-nilai agama.
Menurut Yudi Latif, Pancasila dapat menjadi fondasi sosial dan moral untuk mengelola keberagaman, mengembangkan potensi bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Namun, ia juga menyoroti sejumlah persoalan, seperti belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi.
Ia menilai bahwa minimnya inovasi, kewirausahaan, serta lemahnya koneksi antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat masih menjadi tantangan besar. Penerapan Pancasila pun kerap bersifat formalitas. “Hilirisasi secara teorinya benar, tapi prakteknya yang melakukan hilirisasinya orang asing semua. Jadi tetap saja tidak memberikan bonus apa-apa pada kehidupannya,” ungkapnya.
Untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan global, Yudi Latif mendorong pemanfaatan SDA dan SDM secara adil dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya penanaman nilai Pancasila yang relevan dengan karakter generasi muda melalui literasi digital, pendidikan karakter, dan praktik nyata. “Pancasila jika diterapkan secara benar, itu padanan yang pas untuk mengoptimalkan potensi yang luar biasa dan keragaman manusia yang luar biasa,” pungkasnya.
Sarasehan Kebangsaan ini menghadirkan berbagai tokoh masyarakat, akademisi, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan sebagai narasumber. Di antaranya Ketua Tanfidziyah PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi, Wakil Ketua MPKS PP Muhammadiyah Faozan Amar, Sekretaris LPHU PP Muhammadiyah Marjuki Al Jawiy, perwakilan BPIP Agus Moh Najib, serta Mulyatno dari Lemhannas.
